Kulas.id-BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mendesak percepatan pelaksanaan pelayaran Krueng Geukuh menuju Penang, Malaysia. Mualem memonitor setiap langkah proses ini, termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) yang bertujuan mengatur aspek teknis dan operasional pelayaran.
“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menetapkan Rapergub yang akan mengatur hubungan anggaran dan korporasi dengan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai BUMD. Sedangkan izin angkutan laut dan pelabuhan tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh.
Untuk memastikan kelancaran pelayaran, Mualem telah mengirim tim Pemerintah Aceh untuk berkonsultasi dengan pihak Kementerian Perhubungan di Jakarta. Tim yang terdiri dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Irza serta Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, telah berdiskusi mengenai kebutuhan asistensi teknis yang diperlukan dalam penyusunan regulasi pelayaran.
Sejarah mencatat, rute pelayaran Krueng Geukuh ke Penang pernah beroperasi dengan kapal Ro-Ro Jatra III yang dihentikan pada tahun 2015 akibat kendala regulasi. Hubungan antara Aceh dan Penang memiliki akar sejarah yang dalam, terutama dalam perdagangan rempah-rempah pada masa Kesultanan Aceh, yang menjadikan hubungan dagang ini sangat relevan.
Saat ini, Mualem berharap pembukaan kembali rute ini akan membawa manfaat ekonomi bagi Aceh. Berbagai komoditas dari Aceh diharapkan dapat dipasarkan di Malaysia, mengingat banyaknya warga Aceh yang tinggal di sana, yang dapat membantu komunikasi serta hubungan bisnis.
Nurlis menegaskan perlunya dukungan regulasi dari Kementerian Perhubungan agar pelayaran dapat dimulai. Temuan dari Kemenhub menunjukkan bahwa pelayaran antarnegara dapat segera dilakukan, meskipun masih ada kendala terkait pengangkutan kendaraan. Pengaturan lintas batas kendaraan membutuhkan kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Malaysia untuk memastikan operasional yang aman dan teratur.
Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat Pemerintah Aceh untuk mempersiapkan pembukaan lintasan. Untuk sementara, pelayaran penumpang dan barang akan diprioritaskan, sementara layanan Ro-Ro yang mengangkut kendaraan akan menunggu perkembangan kerja sama dari Pemerintah Pusat.
[Red]
