Kulas.id-Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat paripurna pada Senin (31/08/2026) untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBK 2026. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I, Daniel Abdul Wahab, dan dihadiri oleh Wali Kota Illiza Saa’duddin Djamal serta sejumlah pejabat daerah.
Dalam rapat tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar), Hj. Efiaty Z, SE, mengungkapkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp250,4 miliar atau 57,44 persen hingga Agustus 2026. Banggar meminta Wali Kota untuk segera mengambil langkah strategis agar target PAD dapat tercapai sebelum akhir tahun anggaran.
Banggar juga memerintahkan Dinas PUPR untuk memantau kondisi tanggul yang rusak dan meminta perbaikan jalan yang bermasalah. “Kami minta jalan yang dikeluhkan masyarakat untuk dikembalikan ke kondisi semula agar tidak bahaya bagi pengguna,” ungkap Efiaty.
Menghadapi peningkatan kasus HIV/AIDS, Banggar menekankan perlunya pembentukan Tim Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan pemerintah daerah dan stakeholder. “Dinas Kesehatan juga harus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk sosialisasi pencegahan masalah LGBT di sekolah-sekolah,” tambahnya.
Banggar mencatat rendahnya serapan anggaran oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dianggap dapat menunjukkan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan. Anggota DPRK meminta pemkot untuk melakukan evaluasi kompetensi aparatur agar kinerja mereka berbasis kompetensi, bukan sekadar jabatan.
Selama rapat, Banggar juga menyoroti kurangnya kehadiran kepala OPD, yang berdampak pada proses pembahasan. Efiaty menegaskan pentingnya kehadiran OPD dalam setiap pertemuan untuk menegakkan mekanisme demokrasi dan memastikan perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai visi-misi Wali Kota.
Diakhir rapat, DPRK memberikan apresiasi kepada Sekda Kota dan anggota TAPK yang aktif berpartisipasi, namun mencatat bahwa tingkat kehadiran anggota TAPK masih di bawah 50%, yang perlu ditingkatkan agar diskusi dan perencanaan bisa berjalan lebih lancar di masa mendatang.
[Red]
