Kulas.id-Banda Aceh – Pemerintah Aceh resmi menerima catatan dan rekomendasi dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025. Penerimaan ini berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Utama DPRA pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Melalui Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, S.T., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Aceh, Pemerintah menghargai seluruh masukan yang diberikan oleh DPRA. “Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar APBA ke depan semakin efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh,” ujar Taufik.
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Banggar DPRA, Irfansyah, menyatakan bahwa meskipun DPRA menyetujui rancangan qanun tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi yang harus diperhatikan. Beberapa catatan penting tersebut meliputi evaluasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta pengelolaan aset daerah.
Selain itu, Banggar DPRA juga menekankan bahwa keberhasilan APBA tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas belanja dan dampaknya bagi masyarakat. Rekomendasi ini akan dijadikan acuan oleh Pemerintah Aceh untuk perbaikan di masa mendatang.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menjadikan catatan dan rekomendasi DPRA sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBA di tahun-tahun selanjutnya. Anjuran untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta penertiban pemanfaatan aset daerah, menjadi fokus utama Pemerintah Aceh.
“Kami berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Taufik, menambahkan bahwa sinergi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif akan terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan tepat sasaran.
[Red]
