Kulas.id-BANDA ACEH – Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh mengungkapkan sejumlah catatan penting terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan ini disampaikan dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026) oleh Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Aiyub Bukhari.
Fraksi Demokrat menyambut baik pengesahan dokumen anggaran tersebut, yang dinilai sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta pelayanan publik. Aiyub menekankan tema pembangunan 2027, “Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan”, sebagai tema yang sejajar dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Namun, Fraksi Demokrat juga mengingatkan bahwa anggaran adalah amanah rakyat dan harus dipertanggungjawabkan. APBK untuk Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,35 triliun, namun mengalami penurunan signifikan sebesar Rp82,6 miliar atau 5,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya, akibat kebijakan efisiensi dana transfer pusat.
Dalam hal ini, Fraksi Demokrat menyoroti tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, yang mencapai 58,20 persen dari total pendapatan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 28,37 persen. Ini dianggap rentan dan bisa menghambat kemandirian pembangunan daerah.
Fraksi ini mendesak Pemerintah Kota untuk meningkatkan PAD secara efektif melalui cara yang adil dan tanpa memberatkan rakyat. Mereka juga merekomendasikan agar belanja negara lebih berfokus pada dampak langsung bagi masyarakat dan menghindari defisit yang tidak perlu.
Pada sektor pendidikan, Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya alokasi anggaran tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pemerataan sarana pendidikan dan penguatan kompetensi guru. Mereka menjelaskan perlunya indikator kinerja berbasis hasil untuk memastikan setiap anak Banda Aceh mendapatkan pendidikan yang layak.
Di sektor kesehatan, perhatian khusus diberikan untuk peningkatan layanan primer dan pencegahan penyakit, sementara alokasi kesehatan sebaiknya lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif. Fraksi ini juga menekankan peningkatan efisiensi melalui integrasi data kesehatan berbasis digital.
Mengenai infrastruktur, Fraksi Demokrat mengapresiasi perhatian Pemerintah Kota namun mendesak agar belanja modal yang direncanakan sebesar Rp100,544 miliar lebih efektif dan tepat sasaran, mengingat porsi ini belum sebanding dengan kebutuhan mendasar masyarakat.
Dalam hal pengembangan ekonomi, Fraksi Demokrat mendorong peningkatan dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pengembangan pariwisata syariah sebagai sektor potensial. Inovasi dalam kebijakan pajak juga harus diperhatikan untuk mendukung PAD tanpa membebani rakyat kecil.
Fraksi Demokrat juga mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas. Mereka merekomendasikan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas.
Melalui rekomendasi ini, Fraksi Demokrat berharap Pemerintah Kota dapat menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur untuk setiap program yang dianggarkan, serta memastikan APBK 2027 tetap berorientasi pada kepentingan rakyat Banda Aceh. Rancangan Qanun APBK 2027 disepakati untuk dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan semua masukan yang telah disampaikan.
[Red]
