Kulas.id-BANDA ACEH – Pemko Banda Aceh telah merencanakan anggaran belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027. Rancangan anggaran tersebut diserahkan oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kepada pimpinan DPRK Banda Aceh dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Senin (9/11/2026).
Penyerahan R-APBK diterima oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, didampingi oleh Wakil Ketua I Daniel A Wahab dan Wakil Ketua II Dr Musryadi Aswad. Rancangan ini akan dibahas bersama DPRK dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027.
Wali Kota Illiza menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak dalam merumuskan APBK yang berkualitas, di tengah keterbatasan fiskal daerah. “Pembangunan Banda Aceh harus mencakup bukan hanya infrastruktur fisik tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Illiza.
Dalam rincian anggaran, belanja operasi direncanakan sebesar Rp1,172 triliun, belanja modal Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer Rp92 miliar. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh pada 2027 ditetapkan sebesar Rp450 miliar dengan kontribusi terbesar diharapkan dari pajak daerah sebesar Rp217 miliar.
Selain pajak, target retribusi daerah ditetapkan sebesar Rp27,5 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp12 miliar. Illiza juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBK serta mengalokasikan dana gampong sebesar 10 persen.
“Sinergi Pemko dan DPRK harus terus diperkuat agar tercipta kebijakan anggaran yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” lanjut Illiza. Di sisi lain, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menuturkan keinginan untuk segera membahas R-APBK agar dapat ditetapkan dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase menjadi prioritas.
Irwansyah juga menyebutkan penciptaan lapangan kerja dan alokasi beasiswa sebagai fokus dalam pembahasan anggaran, mengacu pada janji politik yang telah disampaikan oleh kepala daerah. Komitmen DPRK untuk mengawal pembahasan hingga pelaksanaan APBK ditegaskan agar manfaat anggaran dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
[Red]
