Kulas.id-BANDA ACEH – Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh mengajukan sejumlah catatan penting dalam pembahasan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027. Dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026), mereka menekankan perhatian terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pengawasan kebocoran penerimaan di sejumlah sektor.
Sekretaris Fraksi, Muhammad Iqbal, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Banda Aceh yang telah menyerahkan Raqan tersebut, dan menggarisbawahi pentingnya APBK dalam menentukan arah pembangunan kota dan peningkatan pelayanan publik. “APBK merupakan instrumen kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Namun, Fraksi Golkar-PKB-PPP menyoroti bahwa pendapatan daerah dalam R-APBK 2027 mengalami penurunan sebesar 5,76 persen dibandingkan dengan KUA-PPAS. Yang lebih mengkhawatirkan, adalah penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai 9,55 persen. “Ini menjadi tantangan signifikan bagi kemampuan fiskal Kota Banda Aceh,” tegas Iqbal.
Fraksi ini juga merekomendasikan langkah-langkah strategis, termasuk mengoptimalkan PAD melalui pemetaan potensi pajak, peningkatan produktivitas aset daerah yang belum dimanfaatkan dengan baik, dan memperkuat pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah, khususnya di sektor perparkiran dan reklame.
Belanja daerah dalam R-APBK 2027 pun dilaporkan mengalami penurunan sebesar 5,19 persen. Iqbal berharap agar pemerintah menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan, dengan fokus pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Khususnya dalam sektor infrastruktur, Fraksi Golkar-PKB-PPP mendukung rencana pemeliharaan jalan dan perbaikan drainase, namun mendorong agar langkah tersebut dilakukan secara merata di daerah yang rawan banjir dan kerusakan jalan. Di bidang pendidikan dan kesehatan, mereka mendukung pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20 persen serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan penanganan stunting.
Dari sisi ekonomi, mereka menyambut positif rencana pengembangan Pasar Aceh dan penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya, namun menekankan pentingnya dampak nyata bagi masyarakat. Mereka mendorong perluasan akses permodalan dan pelatihan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
Fraksi ini juga menyoroti pentingnya pemberdayaan gampong sebagai bagian dari pembangunan, mengingat alokasi Dana Gampong diharapkan mencapai 10 persen dari Dana Transfer Umum. Program pembangunan kota, mereka sarankan, harus berbasis pada aspirasi masyarakat.
Pada isu moral yang berkembang, Fraksi Golkar-PKB-PPP mengusulkan pendekatan pembinaan akhlak dan pendidikan agama untuk mencegah fenomena LGBT. “Kami meminta agar Pemerintah Kota memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mendidik dan membina masyarakat,” imbuh Iqbal.
Fraksi juga turut mendukung gagasan pembangunan Laboratorium Parfum dan Taman Atsiri sebagai identitas baru Kota Banda Aceh. Mereka berharap studi mendalam dapat memastikan keberlanjutan dan manfaat ekonomi dari proyek ini, yang diharapkan dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan industri parfum lokal.
Selain itu, Fraksi Golkar-PKB-PPP menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan mengusulkan sistem informasi APBK yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola.
[Red]
