Kulas.id-BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh memberikan pandangan akhir terkait Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin malam (21/09/2026), Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sofyan Helmi, memaparkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah kota.
Fraksi PAN mengusulkan agar Pemerintah Kota mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan, sambil tetap menjaga kualitas serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sofyan mengatakan, “Monitoring secara berkala terhadap SKPK yang memiliki tingkat realisasi belanja rendah juga harus dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.”
Selanjutnya, fraksi ini menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai langkah, seperti pembenahan basis data dan digitalisasi, optimalisasi aset, serta pengembangan potensi pendapatan baru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan pendapatan daerah.
Sofyan menambahkan, setiap program harus memiliki target, indikator, dan hasil yang dapat diukur. Selain itu, pemetaan menyeluruh terhadap kewajiban dan utang daerah serta kemampuan pembayarannya juga dianggap vital. Evaluasi terhadap sumber dan penyebab Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diperlukan sebagai bahan perbaikan perencanaan anggaran di masa mendatang.
Rekomendasi lainnya mencakup pentingnya penyaluran dana gampong yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Sofyan juga menggarisbawahi bahwa pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran.
“Pembangunan infrastruktur, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas yang ditetapkan,” ujarnya. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, fraksi PAN meminta informasi mengenai target, realisasi, dan hasil pelaksanaan program dapat diakses oleh masyarakat.
[Red]
