Kulas.id-BANDA ACEH – DPRK Banda Aceh menegaskan perlunya percepatan realisasi pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota, mengingat sisa waktu efektif pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 hanya dua bulan. Anggota Komisi I DPRK, Ismawardi, mengungkapkan bahwa kondisi ini memerlukan perhatian serius agar semua pekerjaan yang telah direncanakan tidak hanya menjadi program di atas kertas.
Ismawardi menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai jadwal dengan tetap mempertahankan kualitas. Ia berkata, “Waktu kita sudah semakin terbatas. Saya meminta Dinas PUPR benar-benar mengejar target yang telah direncanakan. Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun dan berdampak pada kualitas hasil pembangunan.”
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa realisasi pembangunan bukan sekadar penyerapan anggaran pemerintah, tetapi juga berdampak langsung pada pergerakan ekonomi masyarakat. Pada saat proyek berjalan, berbagai sektor usaha, mulai dari tenaga kerja hingga pelaku usaha kecil, akan merasakan dampaknya.
“Keterlambatan pelaksanaan proyek berpotensi menahan perputaran uang di tengah masyarakat. Sebaliknya, pembangunan yang terealisasi tepat waktu dan berkualitas dapat membuka peluang ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi warga kota,” ungkap Ismawardi.
Ia juga meminta Dinas PUPR untuk segera mengidentifikasi pekerjaan yang belum berjalan optimal dan mengevaluasi kendala di lapangan. Selain itu, langkah konkret harus dilakukan agar target akhir tahun dapat dicapai. “Yang paling penting, pembangunan ini harus memberi manfaat bagi warga. Anggaran yang sudah direncanakan harus diwujudkan menjadi pekerjaan nyata, sehingga dampaknya bisa dirasakan dan perputaran ekonomi masyarakat ikut bergerak,” tegasnya.
[Red]
