Kulas.id-BANDA ACEH – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menekankan pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027 sebagai solusi bagi masalah mendasar dalam pembangunan kota. Hal ini diungkapkan juru bicara Fraksi PAN, Zidan Al Hafidh, pada rapat paripurna yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026).
Zidan menyampaikan tiga poin kunci yang menjadi penegasan politik anggaran dari Fraksi PAN. Pertama adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset yang produktif, dan optimalisasi potensi ekonomi serta investasi.
Kedua, ia menegaskan bahwa anggaran harus berpihak kepada masyarakat dengan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta penguatan syariat Islam dan pemerataan infrastruktur. Ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Ketiga, Fraksi PAN menyerukan agar semua program pemerintah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan orientasi pada hasil. Pengawasan yang terukur terhadap Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi bagian penting dalam mewujudkan hal ini.
“Kami percaya,” lanjut Zidan, “bahwa kualitas APBK tidak hanya diukur dari besarnya angka anggaran, tetapi juga dari ketepatan kebijakan, keadilan distribusi, kualitas pelaksanaan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung.”
Fraksi PAN berharap bahwa semangat kolaborasi dalam pembangunan Banda Aceh dapat diaktualisasikan melalui kebijakan anggaran yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi panggilan untuk seluruh pihak agar bersama-sama membangun kota yang lebih baik.
[Red]






