Fraksi PKS Banda Aceh Serukan Transparansi dalam Pengelolaan APBK 2027

Kulas.id-BANDA ACEH – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Hal ini diungkapkan oleh Farid Nyak Umar, juru bicara Fraksi PKS, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir terhadap Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026).

Menurut Farid, pengelolaan APBK merupakan amanah rakyat yang harus dikelola dengan tanggung jawab. “Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Bacaan Lainnya

Farid Nyak Umar juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Fraksi PKS menyampaikan beberapa prinsip dalam pengelolaan APBK yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pertama, anggaran harus berbasis kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada usulan rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dan hasil Musrenbang.

Kedua, belanja daerah harus berorientasi pada hasil sebenarnya. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran tetapi juga kualitas keluaran dan manfaatnya untuk masyarakat.

Ketiga, pengelolaan APBK harus memperkuat kepercayaan publik dengan memastikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dapat diawasi secara transparan.

Keempat, belanja untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebersihan harus menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian yang memadai.

Kelima, program pemerintah harus memiliki dampak ekonomi, dengan mengarahkan dukungan kepada UMKM dan membuka peluang usaha serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

“Fraksi PKS mengingatkan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus dijawab dengan ketepatan prioritas, bukan dengan mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutup Farid.

[Red]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *