Kulas.id-BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, atau yang akrab disapa Dek Fadh, mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat kolaborasi dalam memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dapat diselesaikan tepat waktu, yakni pada 2027. Hal ini disampaikan dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026).
Dalam rapat yang dihadiri oleh jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh tersebut, Dek Fadh menekankan pentingnya kepastian ketersediaan lahan untuk pembangunan huntap. Dia mengingatkan bahwa kendala dalam penyediaan lahan dapat menghambat realisasi pembangunan. “Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” tegas Dek Fadh.
Berdasarkan pemutakhiran data, tercatat sebanyak 402.197 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana, yang terdiri dari 50.396 unit rusak berat, 73.097 unit rusak sedang, dan 278.704 unit rusak ringan. Dari jumlah tersebut, 50.396 rumah rusak berat memerlukan pembangunan baru. Di antaranya, sebanyak 18.030 unit akan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di lahan yang disediakan oleh pemerintah, sedangkan 32.366 unit lainnya akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan milik korban banjir.
Dek Fadh juga mengingatkan bahwa angka kebutuhan rumah tersebut bisa berubah seiring dengan proses verifikasi dan validasi yang dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk terus memperbarui data kerusakan melalui aplikasi Jitupasna.
Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, turut mendukung ajakan Dek Fadh dan meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk memperlancar pembangunan huntap. Sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada tahun 2026, dengan para pemenang proyek telah diberikan arahan untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan dengan baik.
Wahyu mengakui tantangan yang ada dalam pembangunan, terutama terkait target waktu yang harus dikejar hingga akhir tahun. Namun, dia optimis bahwa koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pelaksana proyek dapat memperlancar proses pembangunan, terutama dalam penyediaan lahan dan akses jalan menuju lokasi.
Dia menambahkan, dukungan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar semua tahapan pembangunan huntap berjalan lancar dan rumah yang dibangun dapat segera digunakan oleh masyarakat yang terdampak bencana.
[Red]
