kulas.id-BANDA ACEH – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh menegaskan telah melakukan penanganan secara maksimal terkait dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD. Penegasan datang dari Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, dalam konferensi pers di halaman kantor BKPSDM, Jumat (13/11/2026).
Rizal menerangkan bahwa seluruh tahapan penyidikan telah dilaksanakan sebagai komitmen pemerintah dalam menegakkan Qanun Jinayat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan belum terpenuhi, dikarenakan perilaku yang menjadi pokok masalah tersebut belum diatur secara jelas dalam qanun.
“Kami berupaya menjaga penanganan yang objektif dan profesional, tanpa membedakan status pihak terlibat,” tegas Rizal. Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut bahwa peristiwa yang terjadi pada 12 Agustus 2026 sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Rizal mengungkapkan perlunya kajian mendalam tentang pengaturan jarimah liwath dalam Qanun Jinayat. Hal ini bertujuan agar ketentuan hukum yang ada dapat menjawab masalah sosial yang berkembang dan mencegah terulangnya kendala dalam penanganan hukum di masa mendatang.
Pemerintah Kota Banda Aceh mengundang partisipasi Pemerintah Aceh, DPRA, dan pakar hukum untuk melakukan revisi terhadap pengaturan terkait perilaku sesama jenis dalam qanun tersebut. Pemko juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam menyikapi persoalan ini dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
Masyarakat diingatkan untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, guna menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.
[Red]
