kulas.id-Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan tidak dengan hormat mantan Kepala Inspektorat, FD, setelah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Keputusan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk oleh pemkot dan mengikuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, mengungkapkan bahwa pemeriksaan dibentuk untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik ASN yang melibatkan FD. Hasil pemeriksaan menunjukkan FD memenuhi unsur sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Pemerintah Kota Banda Aceh mengajukan laporan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan pertimbangan teknis, dan pada 4 Oktober 2026, BKN merekomendasikan pemberhentian FD sebagai PNS. Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kemudian menerbitkan Keputusan Wali Kota pada 23 Oktober 2026 yang menegaskan pentingnya penegakan disiplin bagi seluruh ASN.
FD juga terlibat dalam dugaan jarimah liwath yang ditangani oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, unsur tindak pidana dalam kasus tersebut dinyatakan belum terpenuhi, sehingga pemkot mempertimbangkan perlunya kajian lebih lanjut terhadap Qanun Jinayat.
Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk memperkuat integritas dan disiplin aparatur, serta mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum dan menjaga privasi pihak terkait.
[Red]
