Kulas.Id – DPD FORMAPERA (Forum Masyarakat Pemantau Negara) Kota Tanjungbalai–Asahan secara resmi menyerahkan surat laporan pengaduan ke Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai, pada hari Selasa, 1 September 2026. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut lanjutan setelah surat pengaduan pertama yang ditujukan ke pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai sama sekali tidak ditanggapi.
Laporan ini berpusat pada dugaan ketidakwajaran pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (P2SP) di SD Negeri 130001 kota tanjung balai, di mana terjadi dua proyek berbeda dalam satu lokasi yang sama dengan total anggaran mencapai Rp 2,1 miliar, yang bersumber dari APBN dan APBD. Selain itu, juga disoroti pengurus P2SP yang berasal dari luar daerah serta bukan guru, bukan wali murid, maupun bukan pengurus komite sekolah. Juga ditemukan pekerja yang bekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar keselamatan kerja.
Ketua DPD FORMAPERA Kota Tanjungbalai–Asahan irham siregar menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, namun diabaikan.
“Karena surat pertama kami diabaikan tanpa tanggapan apa pun, maka langkah selanjutnya kami serahkan kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh. Kami ingin kejelasan, transparansi, dan pertanggungjawaban anggaran negara tersebut,” tegasnya.
Dalam surat yang dikirimkan 1 September 2026 tersebut, FORMAPERA meminta Inspektorat Daerah untuk segera menindaklanjuti, memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan menetapkan apakah terdapat kerugian negara yang harus dipulihkan. Laporan ini juga ditembuskan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai untuk pengawasan bersama.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai terkait laporan tersebut.
(MS.REZA)
