Kulas.id-Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran APBK 2027 agar lebih efektif, efisien, dan transparan, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi, Jumat (20/11/2026).
Fraksi Gerindra menyerukan pemerintah kota untuk memprioritaskan belanja publik yang mendesak, seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi demi pengentasan kemiskinan. Ramza menekankan perlunya efisiensi belanja operasional pegawai tidak melebihi 30 persen, agar manfaat anggaran dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Kami mengingatkan pemerintah agar mengoptimalkan aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan memanfaatkan gedung yang terbengkalai dan lahan kosong untuk pembangunan koperasi, serta rehabilitasi unit di rusunawa,” ujar Ramza.
Dalam hal pelayanan kesehatan, Fraksi Gerindra mendesak evaluasi manajemen keuangan RSUD Meuraxa untuk menghindari akumulasi hutang. Peningkatan pelayanan pasien dan kapasitas SDM tenaga medis juga dianggap prioritas untuk menarik lebih banyak pengunjung.
Fraksi menegaskan perlunya pembenahan dinas tenaga kerja untuk tidak hanya terfokus pada pelatihan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan peralatan dan modal bagi calon wirausahawan.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong Dinas Pariwisata untuk memperbaiki akses dan fasilitas di objek wisata, seperti PLTD Apung, serta melakukan desain rencana pengembangan untuk Pantai Ulee Lheue guna meningkatkan daya tarik wisata.
Ramza juga meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk menambah layanan ke seluruh pelosok gampong. Sementara, langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika perlu ditingkatkan, khususnya di puskesmas melalui institusi penerima wajib lapor.
Fraksi Gerindra tidak henti-hentinya menyerukan upaya pengawasan kualitas pekerjaan infrastruktur dan digitalisasi PAD untuk menutup kebocoran, serta meminta agar tata kelola keuangan dalam pelaksanaan APBK 2027 dilakukan secara akuntabel.
“Kami berharap pemerintahan kota dapat terus berupaya menuju good governance demi menghindari kesalahan dan penyimpangan anggaran,” tutup Ramza.
[Red]






