Kulas.id-Polemik berkepanjangan mengenai status tanah Blang Padang di Aceh akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Aceh bersiap untuk mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah menerima persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan lahan bersejarah tersebut sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Keputusan ini dipicu oleh surat resmi pemerintah pusat yang diterima pada November 2026. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—memberikan penghargaan kepada Presiden Prabowo dan Menko Kumham Imipas, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, atas perhatian mereka terhadap penyelesaian polemik yang telah mengganggu hak masyarakat Aceh.
“Kami berterima kasih atas kepedulian Bapak Presiden dan Menko Yusril terhadap persoalan tanah Blang Padang,” ungkap Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi. Ia menyatakan bahwa langkah mengajukan isbat wakaf bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan agar masalah ini tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Menurut Mualem, keputusan Presiden mencerminkan penghormatan terhadap sejarah, nilai-nilai keagamaan, dan aspirasi masyarakat Aceh. Proses pengisbatannya direncanakan seadil mungkin agar tetap mengedepankan kepentingan semua pihak. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan lahan pengganti yang representatif untuk Kementerian Pertahanan RI dan Kodam Iskandar Muda.
“Penting bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini secara baik dan bermartabat, serta memberi kepastian hukum,” tambahnya. Mualem menginginkan sinergi semua pihak untuk mendukung proses ini agar nilai sejarah dan keagamaan Blang Padang dapat terjaga.
Pemerintah Aceh kini tengah mempersiapkan koordinasi lintas pihak untuk melengkapi berkas pengajuan ke Mahkamah Syar’iyah. Mualem menekankan bahwa penyelesaian ini bukan hanya mengenai status tanah, tetapi juga berkaitan dengan sejarah dan spiritual masyarakat Aceh. “Kami akan menempuh jalur musyawarah dan tetap berada dalam koridor hukum,” tegasnya.
Pengajuan isbat wakaf ini didasarkan pada surat Menko Kumham Imipas bernomor MKH-UM.01.01-223, yang dikirimkan pada 9 November 2026. Dalam surat tersebut, Menko Yusril menyatakan bahwa Presiden telah memberikan izin untuk mengembalikan status Blang Padang. Untuk memenuhi kebutuhan operasional pertahanan, Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru sebagai kompensasi bagi Kementerian Pertahanan RI.
Menko Yusril juga menekankan agar Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf sebagai langkah untuk mengamankan kepastian hukum. Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia akan mengawal proses ini bersama Pemerintah Aceh.
[Red]






