Kulas.id-BANDA ACEH — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menekankan pentingnya pengalokasian anggaran dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026. Dalam pandangan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS, Devi Yunita, S.T., dalam rapat paripurna, fraksi ini menginginkan anggaran yang tepat sasaran dan tepat manfaat bagi masyarakat.
Fraksi PKS menilai perubahan APBK sebagai instrumen strategis yang tidak hanya sekadar penyesuaian angka, tetapi juga bertujuan memastikan kebijakan pemerintah daerah responsif terhadap kondisi fiskal dan kebutuhan warga. Dalam dokumen Rencana Qanun APBK Perubahan 2026, Pendapatan Daerah Banda Aceh diproyeksikan naik menjadi Rp1,56 triliun, meningkat Rp256,79 miliar atau sekitar 19,57 persen dibandingkan anggaran awal yang sebesar Rp1,31 triliun.
Belanja Daerah juga direncanakan naik menjadi Rp1,57 triliun, meningkat Rp259,48 miliar atau 19,67 persen dari anggaran awal. “Peningkatan pendapatan dan belanja daerah yang signifikan ini harus dikelola secara optimal agar memberi dampak nyata bagi kemajuan pembangunan Kota Banda Aceh,” ujar Devi Yunita.
PKS mendorong Pemko untuk memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun anggaran yang tersisa. Fraksi ini mengingatkan bahwa masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum maksimal dalam mencapai target PAD. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pelayanan, pendataan objek pajak, serta optimalisasi aset tanpa membebani masyarakat.
Fraksi PKS juga mengapresiasi penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 32 Tahun 2026 yang menghapus sanksi administratif dan mengurangi pokok PBB-P2 untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Di samping itu, fraksi ini meminta evaluasi menyeluruh terhadap program kerja yang serapannya rendah atau tidak memberi dampak langsung kepada publik.
Dalam rangka memastikan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga, Fraksi PKS mengusulkan agar APBK Perubahan 2026 memprioritaskan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, kebersihan, dan infrastruktur dasar. Mereka merumuskan delapan fokus utama alokasi anggaran yang meliputi:
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Penguatan ekonomi masyarakat.
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelaksanaan Syariat Islam.
- Perbaikan infrastruktur dasar.
- Penguatan ketertiban, kebersihan, dan lingkungan kota.
- Peningkatan PAD dan kemandirian fiskal.
- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
- Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di akhir tahun.
[Red]
