kulas.id-Banda Aceh – Pembukaan Uji Publik Rencana Penanggulangan Kedaruratan (RPKB) Kota Banda Aceh di Bapelkes pada Rabu (11/11/2026) menekankan pentingnya pemetaan sumber daya seperti alat evakuasi dan nomor kontak personel lapangan. Kegiatan ini dipimpin oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dan dihadiri Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, serta unsur Forkopimda dan instansi terkait lainnya.
Abdul Muhari menyatakan bahwa RPKB bukan hanya dokumen administratif, melainkan pedoman operasional yang harus siap digunakan dalam keadaan darurat. “Pemetaan harus detail hingga setiap instansi, termasuk jumlah dan lokasi alat evakuasi,” ujarnya. Ia menekankan agar semua informasi penting terkait sumber daya terlampir dan mudah diakses saat situasi darurat berlangsung.
Wali Kota Illiza menambahkan bahwa pemantapan RPKB menjadi tanggung jawab bersama dan harus difahami semua elemen masyarakat, bukan hanya BPBD. “Ketika bencana terjadi, pembagian tugas harus sudah jelas, sehingga kita tidak lagi disibukkan mencari siapa yang harus melakukan apa,” katanya.
Illiza juga menggarisbawahi perlunya perhatian khusus pada kelompok rentan dalam rencana penanggulangan bencana. Di tingkat gampong, penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana.
Di akhir acara, Illiza mengajak semua pihak untuk memberikan masukan konstruktif agar RPKB yang disusun benar-benar efektif dan dapat diimplementasikan saat dibutuhkan. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan, simulasi, dan evaluasi berkala sebagai tindak lanjut penyusunan RPKB.
[Red]
