Kulas.id-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, yang berlangsung pada Selasa (15/9/2026), mengungkapkan pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Politisi muda dari Partai Amanat Nasional (PAN), Zidan Al Hafidh, S.Ked., menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBK Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Dalam pidatonya, Zidan yang juga merupakan Juru Bicara Fraksi PAN, menyatakan bahwa perubahan anggaran ini merupakan momen bagi Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan efektivitas program-program pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan warga.
Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pemungutan yang lebih baik, digitalisasi pelayanan, serta memaksimalkan sektor yang masih belum tergarap. Ia mengingatkan bahwa peningkatan PAD tidak seharusnya membebani ekonomi masyarakat. “Peningkatan PAD harus tetap memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Zidan.
Dalam menghadapi terbatasnya ruang fiskal, Fraksi PAN meminta Pemko agar lebih selektif dalam pengaturan belanja. Mereka menekankan pentingnya memprioritaskan sektor-sektor yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Zidan memberikan perhatian khusus pada beberapa sektor vital, antara lain:
- Kesehatan: Fokus anggaran perlu diarahkan pada perbaikan layanan kesehatan dasar, terutama bagi kelompok miskin dan rentan, dengan penanganan penyakit menular dan stunting menjadi prioritas.
- Pendidikan: Peningkatan mutu pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik harus dijamin untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang terpaksa putus sekolah akibat masalah ekonomi.
- Ekonomi & Penanggulangan Kemiskinan: Program bantuan sosial harus tepat sasaran dan berbasis data, mendukung UMKM serta menciptakan lapangan kerja baru.
- Infrastruktur & Kebersihan: Pengembangan infrastruktur harus lebih berfokus pada pemeliharaan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- Syariat Islam & Pembinaan Generasi Muda: Kebijakan untuk mendukung pendidikan agama dan perkembangan generasi muda tetap penting di Banda Aceh.
Fraksi PAN berharap rekomendasi ini bisa menjadi acuan bagi Pemko Banda Aceh dalam proses pembahasan Rancangan Qanun APBK Perubahan 2026. Melalui tata kelola anggaran yang lebih adil, diharapkan dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh warga kota.
[Red]
