Kulas.id-Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menegaskan pentingnya Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026 sebagai representasi keinginan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Nasdem Hj. Efiaty Z, A.Md, dalam rapat Paripurna Dewan pada Selasa (15/09/2026).
“Raqan ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan kehendak kolektif kita untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak kepada rakyat,” ungkap Efiaty. Ia menekankan, pembahasan perubahan APBK merupakan momentum evaluasi dan penyesuaian program pembangunan agar sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi fiskal daerah.
Fraksi Nasdem mendorong agar setiap alokasi anggaran dalam APBK dapat langsung berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pelayanan kesehatan, Efiaty menegaskan hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan akses dan mutu fasilitas kesehatan yang optimal sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif.
Di sektor kesehatan, Fraksi Nasdem meminta agar pemerintah mengalokasikan anggaran secara efektif. Hal ini mencakup peningkatan standar keselamatan dan kualitas layanan di RSUD Meuraxa serta Puskesmas. “Masyarakat harus merasakan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional,” tegasnya.
Fraksi juga menyoroti pentingnya kesinambungan program jaminan kesehatan masyarakat. “Kami meminta agar program jaminan kesehatan, seperti PBI Jaminan Kesehatan, dijaga agar tidak ada warga yang terhambat akses berobat hanya karena masalah validasi data atau defisit anggaran,” tambahnya.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Nasdem mengusulkan perluasan basis pemungutan dan digitalisasi sistem pembayaran pajak. “Digitalisasi terbukti mampu menekan angka kebocoran pendapatan dan memberi kemudahan bagi masyarakat,” jelas Efiaty.
Fraksi Nasdem juga mengusulkan langkah-langkah intensifikasi pendapatan dari sektor pajak hotel, restoran, dan retribusi lainnya tanpa memberatkan pelaku UMKM yang sedang berkembang. Ia mengingatkan pentingnya efisiensi belanja negara dengan memindahkan anggaran dari program kurang prioritas ke sektor yang lebih langsung berdampak bagi masyarakat.
“Kami berharap catatan ini dapat menjadi pertimbangan konstruktif dalam pembahasan APBK lebih lanjut bersama eksekutif,” tutup Efiaty.
[Red]
