Kulas.id-Pemerintah Aceh memulai proses pemeriksaan kinerja dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui entry meeting yang dipimpin oleh Plt. Sekda Aceh, Taufik, ST, M.Si., di Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin (31/8).
Dalam pertemuan ini, dua agenda utama dibahas: pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk layanan pendidikan tahun 2025 hingga semester I tahun 2026, dan pemeriksaan dukungan pemerintah daerah terhadap ketahanan energi nasional pada tahun anggaran yang sama.
Taufik menyatakan komitmen Pemerintah Aceh untuk memperlancar proses pemeriksaan. “Kami akan menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, serta mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk berkolaborasi dan mendukung proses ini,” ujar Taufik.
Ketua Tim Pemeriksaan BPK RI, Muhammad Husni, menegaskan pentingnya evaluasi ini dalam menilai efektivitas program-program pemerintah daerah. “Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Aceh dan SKPA terkait agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi perbaikan,” katanya.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Asisten I Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si., Asisten II Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT., MT., serta Asisten III Sekda Aceh, Dr. A. Murtala, M.Si., dan jajaran SKPA terkait.
[Red]
