Kulas.id-Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menyoroti ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat yang dinilai membatasi fleksibilitas dalam membiayai program-program prioritas. Hal ini menjadi perhatian serius di tengah perubahan kebijakan transfer yang berpotensi mengganggu stabilitas pendapatan daerah.
Fraksi PAN mengusulkan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk merumuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan dan terencana, tanpa membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Strategi tersebut mencakup optimalisasi melalui pembenahan administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, akurasi pendataan objek pajak, serta penertiban kebocoran penerimaan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Sofyan Helmi, anggota Fraksi PAN, menyatakan, “Potensi pajak dari hotel, restoran, parkir, reklame, dan sektor ekonomi lainnya perlu dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan usaha.”
Lebih lanjut, Fraksi PAN menekankan pentingnya dukungan data realistis untuk setiap target peningkatan PAD, strategi pencapaian yang jelas, dan evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat daerah yang mengelola pendapatan.
Mereka juga menekankan bahwa alokasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) harus memenuhi skala prioritas dan kebutuhan masyarakat riil, bukan hanya mengandalkan rutinitas program tahunan dari perangkat daerah.
“Belanja daerah harus diprioritaskan pada pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi PAN mengingatkan pemerintah agar menjauhkan diri dari pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang kurang mendesak atau bersifat seremonial, yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. “Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target capaian yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutupnya.
[Red]
