Kulas.id-Pertemuan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pemerintah Aceh pada Senin (9/11/2026) di Kantor Gubernur Aceh membahas penanganan bentrokan antara warga dan aparat di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026. Bentrokan ini menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, sehingga memerlukan langkah konkret untuk memastikan keadilan bagi para korban.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan pentingnya melihat insiden ini dalam konteks yang lebih luas. Ia menggarisbawahi bahwa akar masalah dari bentrokan tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial, hukum, dan politik yang melatarbelakanginya. Anis menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang menjadi korban dan harus ada kepastian hukum terkait dengan bendera Aceh, salah satu pemicu bentrokan.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” ujar Anis. Ia juga menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban, mengingat banyaknya keluarga yang mengharapkan penyelesaian melalui jalur hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Sekda Aceh Taufik menanggapi masukan dari Komnas HAM dan menjanjikan perhatian serius terhadap saran yang diberikan. Taufik mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pimpinan daerah. “Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” tambahnya.
Keberlanjutan dialog antara Komnas HAM dan Pemerintah Aceh diharapkan mampu menjawab kerisauan masyarakat, terutama keluarga korban yang menanti ada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
[Red]
