Kulas.id-Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendesak pemerintah pusat untuk melibatkan lebih banyak unsur dari Aceh dalam struktur Desk Koordinasi Aceh. Hal ini diungkapkan dalam rapat virtual pembentukan pengurus Desk Koordinasi Aceh yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada Senin (14/9/2026).
Dalam forum yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto, Fadhlullah menekankan pentingnya inklusi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Keterlibatan unsur sekelas Forkopimda ini krusial agar kebijakan yang diambil di tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan dan masukan dari daerah,” tegasnya.
Pembentukan struktur Desk Koordinasi Aceh mencakup Dewan Pengarah, Penanggung Jawab, dan Ketua Desk. Di samping itu, terdapat Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Analisis yang mendukung tugas Ketua Desk. Terdapat juga beberapa subdesk yang mengatasi berbagai isu strategis Aceh, seperti bidang politik dan tata kelola pemerintahan, keamanan, hukum dan HAM, serta pembangunan infrastruktur.
Fadhlullah mengusulkan agar bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan serta Sosial-Ekonomi dan SDM ditambah subdesk untuk memperkuat representasi Aceh. Ia menambahkan, komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan tidak bersifat top-down, melainkan mencerminkan aspirasi nyata masyarakat Aceh.
“Kebijakan yang tidak memperhatikan kondisi di daerah akan kurang efektif. Karena itu, masukan dari Aceh harus diperkuat dalam proses pembahasan di Desk Koordinasi,” ujarnya.
[Red]
